TUGAS PENGADUAN KONSUMEN

Pengaduan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Contoh Kasus

Terhitung Kamis (31/1/2013) pukul 00.00 WIB, Salah satu perusahaan  transportasi penerbangan Indonesia berhenti melayani penumpang. Penghentian layanan transportasi udara ini dilakukan, karena Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta memutuskan perusahaan transportasi penerbangan tersebut pailit. Keputusan ini dibuat menyusul permohonan pailit gugatan pailit dari perusahaan sewa pesawat International Lease Finance Corporation (ILFC). Perusaan ini menyatakan bahwa perusahaan tersebut lalai membayar uang sewa pesawat.

Akibat dari keputusan ini, para penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket untuk keberangkatan sejak Kamis menjadi terlantar. Mereka yang sudah terlanjur siap di bandara menjadi bingung karena meja layanan penerbangan  tidak beroperasi lagi. Penumpang yang memegang tiket untuk hari-hari berikutnya juga cemas atas nasib tiket yang sudah telanjur dibayar.

Analisi:

Dari kasus tersebut para penumpang yang tidak mengetahui bahwa transportasi penerbangan tersebut mengalami pailit, yang menyebabkan baik penumpang yang akan berangkat ataupun yang sudah membeli tiket sebelumnya  mengalami kerugian baik materi, waktu dan kerugian lainya. Adapun hal yang perlu dilakukan  dalam menghadapi dan menangani masalah seperti ini adalah :

•   Mengurus Sendiri

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) no 8/1999, konsumen  memiliki hak untuk hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Ganti rugi di sini tidak hanya mendapatkan kembali uang pengembalian tiket, tetapi juga kompensasi atas kerugian yang timbul akibat gagalnya penyediaan alat transportasi itu. Misalnya untuk mengurus pengembalian tiket itu konsumen harus mengeluarkan ongkos transportasi dan pembelian pulsa. Ini juga dapat diklaim dalam tuntutan.

•   Mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

UUPK membentuk sebuah badan arbitrase yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan ini terdiri dari unsur konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Kasus yang diadukan oleh konsumen akan diputuskan oleh BPSK berdasarkan bukti-bukti yang ada. Keputusan yang dikeluarkan oleh BPSK ini bersifat final. Artinya tidak ada mekanisme banding jika ada pihak yang tidak puas atas keputusan tersebut.

•   Mengadu ke Lembaga Konsumen

UU Perlindungan Konsumen juga mengakui peran lembaga konsumen swadaya masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konsumen.

Jumlah lembaga konsumen di Indonesia masih sedikit. Hampir semuanya hanya ada di kota. Lembaga Konsumen yang sudah terkenal adalah YLKI. Tatacara pengaduan di lembaga konsumen adalah:

1.     Mengisi formulir pengaduan yang berisi identitas pengadu, kronologi pengaduan dan tuntutan  konsumen.

2.    Menyerahkan fotokopi identitas.

3.    Membuat surat kuasa.

4.    Menyerahkan barang bukti.

Setelah menerima pengaduan, lembaga konsumen akan mempelajari kasusnya setelah itu menghubungi pelaku usaha untuk menyampaikan pengaduan konsumen. Kasus ini juga dilaporkan kepada instansi terkait sebagai tembusan. Misalnya dalam kasus diatas ini, instansi terkaitnya adalah Departemen Perhubungan.

Apabila pelaku usaha memberikan tanggapannya, maka lembaga konsumen meneruskannya kepada konsumen. Biasanya pelaku usaha memberikan klarifikasi, meminta maaf dan bersedia memberikan ganti rugi kepada konsumen. Jika konsumen puas dengan tanggapan pelaku usaha, maka proses dinyatakan selesai.

Akan tetapi jika terjadi kebuntuan alias alias deadlock, maka kasus berlanjut ke proses pengadilan atau litigasi. Dalam hal ini, lembaga konsumen tidak lagi sebagai mediator yang berada di tengah-tengah, tetapi bertindak sebagai pembela konsumen. Dalam pengalaman, banyak kasus bisa selesai dalam proses mediasi.

•   Gugatan Kelompok

Pilihan berikutnya adalah gugatan kelompok atau class action. Jika ada banyak konsumen mengalami kerugian yang sama, maka dimungkinkan adanya gugatan kelompok. Gugatan dilakukan oleh salah satu konsumen saja, mengatasnamakan kelompok konsumen, namun keputusan hakim yang dijatuhkan berlaku untuk semua konsumen yang mengalami situasi yang sama. Misalnya, ada penumpang penerbangan tersebut bernama pak Joko mengajukan gugatan class action. Jika hakim menjatuhkan putusan agar tergugat membayar ganti rugi sejumlah tertentu kepada pak Joko, maka konsumen lain yang mengalami nasib serupa (walau tidak ikut menggugat) dapat memperolah ganti rugi yang sama. Yang dibutuhkan hanyalah bukti transaksi.

     Dari contoh kasus tersebut maka kita sebagai konsumen harus lebih bijak dan mengetahui serta memilih produk atau jasa yang akan kita gunakan sehingga kasus yang sama seperti ini tidak kita alami  ataupun dialami kembali yang akan datang.

Sumber :

http://lembagakonsumen.org/2013/01/penumpang-batavia-air-harus-berbuat-apa/

http://seftiean.wordpress.com/2012/11/04/kasus-perlindungan-konsumen/

TUGAS KELOMPOK

Nama anggota kelompok:

• Anggi DC
• Dede Mugiyati
• Putri Hayuningsari
• Meidya 
• Habiba 
• Wiris Eria

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Dalam pembuatan makalah ini kami dituntut untuk mengembangkan materi mengenai Hak Kekayaan Intelektual ( HAKI ), bagai mana HAKI sendiri dalam Indonesia baik dari definisinya maupun sejarah HAKI, dalam HAKI sendiri mencakup baik hak cipta, hak paten, hak merek dan banyak lagi.

Rumusan Masalah

·         Pengertian Hak Kekayaan Intelektual?

·         Apa saja sejarah dan latar belakang?

·         Akibat diberlakukannya HAKI ?

·         Bagaimana perkembangan HAKI di Indonesia?

·         Apa saja jenis utama dari HAKI (hak atas kekayaa intelektual) ?

·         Apa saja Dasar Hukum HAKI ?

·         Ketentuan Pidana dalam HAKI ?

·         Adapun Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ?

·         Peran dan tantangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia ?

Tujuan

Agar mahasiswa tau apa itu Hak Kekayaan Intelektual sendiri,Sejarah dan latar belakang terbentuknya HAKI, akibat diberlakukannya HAKI di Indonesia perkembangan HAKI di Indonesia, jenis dari HAKI (hak atas kekayaa intelektual) itu sendiri dasar hukum yang mengikat, ketentuan pidana yang diberikan dalam pelanggar HAKI Manfaat dan peran HAKI sendiri.

 Hak Kekayaan Intelektual ( HAKI )

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Biasanya hak eksklusif tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran si pencipta dalam kurun waktu tertentu. HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.

Sejarah dan latar belakang HAKI

Kalau dilihat secara historis, undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka.
Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta.
Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan mimimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HaKI anggota PBB.
Sebagai tambahan pada tahun 2001 World Intellectual Property Organization (WIPO) telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HKI Sedunia
Sejak ditandatanganinya persetujuan umum tentang tariff dan perdagangan (GATT) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh-Maroko, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Perkembangan Haki di Indonesia

Pada awal tahun 1990, di Indonesia, HAKI itu tidak populer. Dia mulai populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Tapi, ketika kepopulerannya itu sudah sampai puncaknya, grafiknya akan turun. Ketika dia mau turun, muncullah hukum siber, yang ternyata kepanjangan dari HAKI itu sendiri. Jadi, dia akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. Tapi kalau yang namanya HAKI dan hukum siber itu prediksi saya akan terus berkembang pesat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi.
Inilah kira-kira perubahan undang-undang perjalanan perundangn-undang HAKI
di Indonesia sebagai berikut : UU No 6 Tahun 1982  diperbaharui menjadi UU No 7 Tahun 1987-> UU No 12 Tahun 1992-> Terakhir, UU tersebut diperbarui menjadi UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Kekayan Intelektual yang disahkan pada 29 Juli 2002 ternyata diberlakukan untuk 12 bulan kemudian, yaitu 19 Juli 2003, inilah kemudian menjadi landasan diberlakukannya UU HAKI di Indonesia.

Akibat diberlakukannya HAKI :

Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

 Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun
pidana dengan masyarakat umum.

Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya
dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain.

pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkan  pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi. 

Terdapat 4 jenis utama dari HAKI (hak atas kekayaa intelektual), yaitu :

1. Hak Cipta (Copyright)

Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu.

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur hak cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa

perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, hak cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu, yang berlaku saat ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (pasal 1 butir 1).

2. Paten (Patent)

Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.

Contoh : sampul dokumen paten Amerika Serikat

3. Merk Dagang (Trademark)

Merk dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan. Merk dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut.

Contoh : Merek Toko Buku, Merek Makanan, Merek Produk dll

Jenis –jenis merek antara lain :

·         Merek Dagang: merek digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis.

·         Merek Jasa: merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukun untuk membedakan dengan jasa sejenis.

·         Merek Kolektif: merek digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang/jasa sejenis.

Menurut Imam Sjahputra, fungsi merek adalah sebagai berikut:

a. Sebagai tanda pembeda (pengenal);
b. Melindungi masyarakat konsumen ;
c. Menjaga dan mengamankan kepentingan produsen;
d. Memberi gengsi karena reputasi;
e. Jaminan kualitas. 

Hal-Hal yang Menyebabkan Suatu Merek Tidak Dapat di Daftarkan

Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Tidak memiliki daya pembeda

Telah menjadi milik umum

Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek).

4. Rahasia Dagang (Trade Secret)

Berbeda dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak ‘dibocorkan’ oleh pemilik rahasia dagang.

Dasar Hukum

Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.

Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu:

Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat.

Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi.

Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi pihak lain. Yang dimaksud dengan lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Dasar Hukum HAKI

Dasar hukum mengenai HAKI di Indonesia diatur dengan undang-undang Hak Cipta no.19 tahun 2003, undang-undang Hak Cipta ini melindungi antara lain atas hak cipta program atau piranti lunak computer, buku pedoman penggunaan program atau piranti lunak computer dan buku-buku (sejenis) lainnya. Terhitung sejak 29 Juli 2003, Pemerintah Republik Indonesia mengenai Perlindungan Hak Cipta, perlindungan ini juga mencakup :

Untuk warga Negara atau mereka yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Amerika Serikat memiliki hak-hak ekonomi yang diperoleh dari UNDANG-UNDANG HAK CIPTA, atau untuk mana suatu badan hukum (yang secara langsung atau tak langsung dikendalikan, atau mayoritas dari saham-sahamnya atau hak kepemilikan lainnya dimiliki).

Jika seseorang melakukan suatu pelanggaran terhadap hak cipta orang lain maka orang tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Jika anda atau perusahaan melanggar hak cipta pihak lain, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, meniru atau menyalin, menerbitkan atau menyiarkan, memperdagangkan atau mengedarkan atau menjual karya-karya hak cipta pihak lain atau barang-barang hasil pelanggaran hak cipta (produk-produk bajakan) maka anda telah melakukan tindak pidana yang dikenakan sanksi-sanksi pidana sebagai berikut :

KETENTUAN PIDANA

PASAL 72

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(4) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 19, pasal 20, atau pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(6) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 atau pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(7) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(8) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

(9) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).

Disamping itu, anda dan atau perusahaan anda juga dapat dikenakan gugatan perdata dari pemegang atau pemilik hak cipta itu, yang dapat menuntut ganti rugi dan atau memohon pengadilan untuk menyita produk-produk bajakan tersebut dan memerintahkan anda atau perusahaan anda menghentikan pelanggaran-pelanggaran itu.

Adapun Manfaat Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah :

Memberikan perlindungan hukum sebagai insentif bagi pencipta inventor dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya.

Menciptakan iklim yang kondusif bagi investor.

Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.

Sistem Paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemu-penemu baru.

Peningkatan dan perlindungan HKI akan mempercepat pertumbuhan indrustri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku/ etnik dan budaya serta kekayaan di bidang seni, sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya memerlukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreatifitas bagi masyarakat.

Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.

Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.

Peran dan tantangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia

Menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia

Meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia

Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha.

Meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial.

Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki.

Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.

CONTOH KASUS HAKI

PT. Hikayat Indah (PT.HI) menerbitkan buku kumpulan cerita rakyat untuk anak-anak dalam bahasa Indonesia. Buku itu dijual secara luas di masyarakat. Setahun kemudian, PT. Dongeng Abadi (PT.DA) juga menerbitkan buku kumpulan serupa. Judul buku dan perwajahan PT.DA mirip dengan buku PT.HI, susunan cerita keduanya tidak sama, dan dalam buku PT.DA terdapat ilustrasi gambar sementara di buku terbitan PT .HI tidak ada. PT. HI tidak mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat jenderal HKI. PT. HI berniat menggugat PT. DA dengan alasan PT. DA melanggar hak ciptanya.

Analisis:

Dalam kasus ini PT. HI tidak bisa menggugat PT. DA  karena PT. HI tidak mendaftarkan ciptaannya ke HKI jadi tidak dasar hokum yang dilanggar dalam kasus ini. Dalam hal ini PT. HI akan mendapati kendala jika hal ini sampai kejalur hukum karena dai tidak memiliki bukti atau dasar hokum yang kuat untuk melindungi ciptaannya.

Kesimpulan

Jadi  HAKI  hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.

Dan jenis-jenis HAKI sendiri ada Hak Cipta, Hak Paten, Merk Dagang, Rahasia Dagang, yang masing-masing memiliki manfaat masing-masing dan yang dilindungi dibagi sesuai jenisnya seperti hak cipta biasanya untuk melindungi penciptaan seperti Hak Cipta atas Lagu, Hak cipta atas teknologi.

Adapun manfaat HAKI sendiri untuk memberikan perlindungan hukum atas ciptaannya atau penemuannya atau hasil kreativitas seseorang yang memiliki nilai komersial. Serta untuk mengklaim sebuah tradisi agar tidak di klaim oleh orang lain. Peran HAKI sendiri agar terciptanya iklim ekonomi yang sehat agar tidak terjadi masalah dikemudian hari.

SUMBER

http://umum.kompasiana.com/2009/07/09/manfaat-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-8361.html

http://pujiirahayuu.blogspot.com/2012/01/pengertian-hak-kekayaan-intelektual_01.html
http://rifkymiafauziah.wordpress.com/2012/11/12/sejarah-singkat-latar-belakang-dan-perkembangan-haki-di-indonesia/

http://kamilakhmad.blogspot.com/2012/11/pengertian-hak-merek-dan-hak-paten.html

http://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/12/hak-cipta-paten-merk-desain-industri-dan-rahasia-dagang/

Contoh Kasus Perikatan

Kasus Hukum Perikatan

Kasus Jayenggaten SEMARANG
Akta jual beli tanah Jayenggaten dari ahli waris Tasripien kepada pemilik Hotel Gumaya, dinilai cacat hukum. Akta yang disahkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu menyebutkan, tanah seluas 5.440 m2 di Kampung Jayenggaten beserta bangunan yang berdiri di atasnya dijual oleh Aisyiah, ahli waris Tasripien, kepada Hendra Soegiarto, pemilik Hotel Gumaya.
Padahal, menurut Guru Besar Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, Prof Dr Agnes Widanti SH CN, sejak puluhan tahun lalu warga hanya menyewa lahan; sedangkan bangunan rumah yang ada di kampung tersebut didirikan oleh warga.”Sejak 1995, ahli waris Tasripien tidak pernah mengambil uang sewa tanah. Sebelumnya, sistem pembayaran sewa dilakukan secara ambilan, bukan setoran. Karenanya, warga dianggap tidak membayar,” kata Agnes dalam pertemuan membahas kasus sengketa Jayenggaten, di Balai Kota, Selasa (6/9).
Baik dalam kasus perdata maupun pidana, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan warga bersalah. Tak puas dengan amar putusan tersebut, warga Jayenggaten mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga hari ini belum ada putusan MA atas kasus tersebut.
Diskusi pakar hukum yang difasilitasi Desk Program 100 Hari itu, menghadirkan sejumlah pakar hukum. Selain Agnes, hadir pula pakar sosiologi hukum Undip, Prof Dr Satjipto Rahardjo SH, pakar hukum tata negara Undip, Arief Hidayat SH MH, dan pakar hukum agraria Unissula, Dr Ali Mansyur SH CN MH.
Arief Hidayat menilai, ada fakta yang disembunyikan oleh notaris PPAT. Jika bangunan benar-benar milik warga, maka ahli waris Tasripien tidak berhak menjual bangunan itu kepada orang lain.
”Jika benar demikian, notaris PPAT yang mengurus akta jual-beli itu bisa diajukan ke PTUN. Sebagai pejabat negara, PPAT dapat digugat ke pengadilan tata usaha negara,” ujarnya.

TakMemutus Sewa. Pakar hukum agraria Unissula, Dr Ali Mansyur SH CN MH mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, jual-beli tidak dapat memutus sewa-menyewa.

Dalam ketentuan hukum perdata, sewa menyewa dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Warga Jayenggaten, menurut Ali, hingga kini masih bersikukuh menyatakan bahwa mereka adalah para penyewa.
Sebaliknya, pemilik Hotel Gumaya merasa memiliki bukti kepemilikan yang sah, sehingga merasa berhak melakukan pengosongan lahan. ”Selama belum ada keputusan hukum yang tetap, upaya damai masih bisa dilakukan. Harus ada penyelesaian antara pemilik pertama (ahli waris Tasripien-Red), pemilik kedua (pemilik Hotel Gumaya), dan warga Jayenggaten,” usulnya.
Sementara itu Kepala Bagian Hukum Pemkot, Nurjanah SH menuturkan, terdapat 32 rumah dan satu musala di kampung Jayenggaten. Saat ini, ada 55 keluarga atau 181 jiwa yang tinggal di kampung tersebut. Menurutnya, pada 8 Januari lalu warga membentuk tim tujuh sebagai negosiator tali asih. Saat itu pemilik Hotel Gumaya bersedia memberi kompensasi sebesar Rp 300.000/m2, namun warga meminta Rp 2 juta/m2. Pemilik hotel kemudian menawar Rp 1 juta/m2, namun warga menolak.
Wakil Wali Kota, Mahfudz Ali mengatakan, Pemkot sudah berusaha memediasi warga dengan pemilik Hotel Gumaya. Bahkan, beberapa waktu lalu Mahfudz mengundang Hendra Soegiarto untuk membicarakan kemungkinan jalan damai. ”Namun rupanya, Hendra merasa lebih kuat karena pengadilan telah memenangkan kasusnya. Ia tidak bersedia negosiasi karena merasa menang,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Mahfudz memprihatinkankan aksi pembakaran boneka wali kota yang dilakukan warga Jayenggaten pada unjuk rasa beberapa waktu lalu. Menurut dia, Pemkot sudah melakukan berbagai upaya untuk membuat kasus Jayenggaten terselesaikan dengan baik. ”Kami sudah berbuat demikian, kok masih ada saja yang membakar boneka Pak Wali. Saya kan jadi prihatin,” ujarnya.

Analisis

Dalam kasus ini bahwa terjadi kecacatan hukum dalam akte jual beli tanah dimana dari pihak si penjual memiliki permasalahan dengan kedua pihak baik pihak Hotel Gumaya maupun dari pihak warga Jayenggaten yang saling merasa memiliki tanah tersebut. Disini si ahli waris tarsiem merasa warga tidak membayar sewa tanah karena Aisyah selaku ahli waris tidak menerima uang sewa warga maka Aisyah menganggap warga tidak membayar sewa tanah sehingga dia merasa berhak menjual tanah warisnya kepada pihak Hotel Gumaya, namun dilain pihak warga merasa dia berhak atas tanah yang mereka diami karena mereka merasa sudah menyetorkan uang sewa tanah. Dalam hal ini perikatan yang dilakukan oleh warga tidak memenuhi dasar hukum dan asas dalam perikatan baik dalam asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sedangkan menurut  asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, yang disimpulkan dalam Pasal 1320.

Tapi dalam hal ini warga dengan ahli waris tidak memenuhi dua asas tersebut karena warga tidak memiliki surat-surat yang sah menurut undang-undang dan tidak ada kesepakatan antar dua pihak tidak seperti yang dilakukan antara si waris dengan pihak Hotel Gumaya. Dan menurut  saya pihak  pemerintah sudah melakukan apa yang dia mampu dengan cara media si dan pihak Hetel Gumaya sendiri mau mengganti rugi Cuma dari pihak warga tidak menyetujui solusi yang diberikan pemerintah padahal dari pihak warga tidak memiliki bukti yang sah, solusi satu-satunya adalah saling mengerti karena dari sisi bukti surat-suratnya pihak Hotel Gumaya lah yang memiliki perikatan yang sah baik secara hukum maupun dari pihak si ahli waris karena pada akhirnya jika warga masi sikukuh dengan tanah itu warga tidak akan mendapatkan apa-apa.

Sumber

http://jaggerjaques.blogspot.com/2011/05/hukum-perikatan.html

http://rischaandriana.blogspot.com/2012/03/hukum-perikatan.html

http://herikurniawan19.wordpress.com/2012/04/06/hukum-perikatan/

http://maulanamaliksukron.wordpress.com/2012/05/28/contoh-kasus-hukum-perikatan/

CONTOH KASUS KOPERASI

CONTOH  KASUS

Warga Tertipu Simpan Pinjam Koperasi
JAKARTA (Pos Kota) – Belasan warga Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jaksel jadi korban penipuan dalam permodalan berkedok simpan pinjam koperasi. Setelah dana seluruhnya hampir Rp 600 juta raib, wargapun minta bantuan hukum ke Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (Grasi).
“Saya minta kasus ini segera diproses secara hukum,” ucap Jaenal Abidin, satu korban kepada Ketua Grasi, Gelora Tarigan,SH. Dia menambahkan kalau sebelumnya sudah melaporkan tersangka Lut ke Polda Metro Jaya, tapi belum juga ada realisasinya.
“Bahkan hingga kini tersangka belum ditangkap,” tambahnya. Kepada Gelora, Jaenal yang mewakili ke 13 korban lainnya menceritakan, awalnya, Lut membujuk korban untuk ikut menyimpan dananya sebagai modal koperasi yang berada di wilayah tersebut dengan janji setelah enam bulan dana dikembalikan berikut keuntungan koperasi.
Namun kenyataannya sejak 21 Nopember tahun lalu korban ikut permodalan, dana itu raib, tersangka tak bertanggung jawab. “Saya berharap Kapolda Metro jaya menuntaskan kasus ini, sebab kasus ini merupakan penyakit masyarakat,” katanya.
Begitu juga Gelora segera minta pada Kapolda untuk memproses kasus ini dan tersangkanya segara ditahan dan diadili. “Kasihan korban, dalam kondisi sulit ekonomi saat ini, masih saja ditipu, “ ucapnya pada wartawan usai mendatangi Polda Metro Jaya.

CARA PENYELESAIAN

Menurut saya masalah ini terjadi akibat kurangnya pengetehuan masyarakat umum mengenai koperasi terutama koperasi simpan pinjam, apalagi sebagian anggota koperasi adalah pengusaha kecil menengah  dengan pengetahuan akan koperasi yang terbatas  para penipu yang berkedok koperasi simpan pinjam dengan mudah melancarkan aksinya dengan bujuK rayu dan sebagainya mereka sudah bisa mendapatkan keuntungan yang begitu besar .

Adapun hal yang perlu diperhatikan untuk masyarakat yang ingin menginvestasikan uangnya di koperasi :

1.     Mereka harus benar-benar memahami dan mengetahui prosedur simpan pinjam koperasi itu dengan baik dan lebih teliti apakah kegiatan simpan pinjam koperasi itu didirikan dengan prosedur yang benar-benar resmi.

2.    Tidak mudah percaya, dalam arti kita harus mengetahui lokasi dan lingkungan koperasi itu sendiri apakah koperasi itu bebenar ada ( nyata ).

Dan untuk para aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam menangani masalah ini karena ini sudah sangat merugikan baik si korban , koperasi maupun negara sendiri karena UKM sendiri sudah menjadi penyanggah perekonomian jika ini terjadi maka masyarakat akan takut untuk menginvestasikan modalnya kekoperasi sehingga banyak UKM yang memerlukan bantuan dana akan terbengkalai.

Semoga  dari kasus ini kita bisa lebih berhati-hati , dan mengetahui dengan baik lembaga yang akan diinvestasikan  karena salah salah malah bisa jadi korban penipuan.

Sumber:

http://yulitamaulida.blogspot.com/2010/10/bedah-kasus-2-13-warga-tertipu-simpan.html